Lucky Hakim Dihukum Binaan Tiga Bulan Terbukti Tidak tahu Aturan Ijin Liburan

Lucky Hakim sebagai usai ndramayu mendapatkan hukuman dengan pembinaan selama tiga bulan.

Hal ini diumumkan Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri dalam konferensi pers yang digelar Kemendagri.

Sanksi tersebut diberikan pada Lucky Hakim usai menjalani pemeriksaan terkaita liburan ke Jepang.

Baca Juga: Biodata dan Agama Lucky Hakim, Kena Semprot Gubernur Jabar Dedi Mulyadi!

Di pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Untuk prosesnya melibatkan 9 orang saksi.

Hasilnya, ada dua pelanggaran yang dilakukan Lucky Hakim, yakni ketidaktahuan terhadap aturan izin ke luar negeri.

Baca Juga: 7 Artis Dilantik Jadi Kepala Daerah, Ada Jeje Govinda Hingga Ali Syakieb

Lainnya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk seluruh biaya liburan.

"Tim inspektorat menemukan bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui adanya kewajiban menyampaikan surat izin ke luar negeri dalam kondisi apa pun, ke mana pun, dan untuk tujuan apa pun," ungkap Bima.

Karena itu, Lucky Hakim wajin mengikuti pembinaan tata Kelola politik pemerintahan selama tiga bulan.

Meski sedang dibina, Bupati Indramayu pun wajib menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

"Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas pokok sebagai kepala daerah, dan sanksi dari Kemendagri," kata Bima.

"Jadwal kehadiran akan disusun oleh Sekjen Kemendagri," sambungnya.

Bima merasa pembinaan untuk Bupati Indramayu ini dirasa baik untuk mendalami dan menghayati tugas kepala daerah.

"Waktu yang dialokasikan untuk pembinaan ini bukanlah waktu yang terbuang," papar dia.

"Ini adalah waktu berharga untuk memperdalam pemahaman tata kelola pemerintahan agar uang rakyat kembali manfaatnya ke rakyat," lanjutnya.

Selain itu, berkaca dari kasus Lucky Hakim Kemendagri akan menerbitkan surat edaran pada kepala daerah lainnya.

Surat ini berkaitan engan ijin ke luar negeri sesuai dengan prosedur.