Diduga Ajak Istri Dinas ke Luar Negeri! Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto Diadukan ke Mensesneg

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Cahyanto, resmi dilaporkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) oleh organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) buntut kunjungan ke luar negerinya yang menyertakan sang istri.

Laporan GMBI tersebut juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Eko, terkait dugaan penyimpangan birokrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Surat laporan yang dikirimkan oleh Dewan Pimpinan Daerah GMBI itu tertanggal November 2024 dengan nomor: 041/DPD/LSM-GMBI/MJL/XI/2024.

Baca Juga: Ingat Ci Mehong? Kini Gugat Cerai Suami Usai 15 Tahun Menikah, Ngaku Tak Tahan Diporoti

Sebagaimana dikutip dari akun TikTok @media24jam2, Senin (23/2/2026), GMBI mengklaim langkah ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

GMBI menyoroti sejumlah poin krusial dalam surat tersebut. Mereka menuding adanya indikasi penyelewengan kekuasaan, upaya memperkaya diri, hingga tindakan intimidatif yang dilakukan oleh Eko Cahyanto di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tudingan ini dinilai bertentangan dengan prinsip birokrasi dan aturan kepegawaian yang berlaku.

Baca Juga: Link Video Ibu Kost Viral Halmahera, Diduga Ibu Kost Rudapaksa Anak Kos

Istri Eko Cahyanto Ikut Dinas ke Luar Negeri

Eko Cahyanto dan istrinya, Irma Dwi Santi. [TikTok/@media24jam2]

Poin utama dari tudingan yang dilayangkan GMBI adalah terkait keikutsertaan istri Eko Cahyanto, Irma Dwi Santi, dalam sejumlah perjalanan dinas, baik saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) maupun setelah dilantik menjadi Sekjen Kemenperin.

Dalam laporannya, GMBI merinci sejumlah dokumen perjalanan dinas yang diduga mengikutsertakan istri pejabat dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara. Rincian tersebut antara lain:

1. Fasilitasi visa untuk kegiatan bisnis Hannover Messe 2023 (Ref No: B/547/KPAII.1/PTK/VI/2023);

2. Permohonan rekomendasi visa dan exit permit untuk perjalanan ke Amerika Serikat pada Februari–Maret 2023;

3. Nota Dinas delegasi kunjungan kerja ke KDEI Taipei, Taiwan pada Agustus 2024;

4. Delegasi untuk Supply Chain Summit, IPEF Supply Chain, dan IPEF Crisis Response Network di Amerika Serikat;

5. Undangan kunjungan kerja ke Atase Perindustrian di Brussel.

GMBI menduga kuat seluruh rangkaian perjalanan dinas luar negeri tersebut menggunakan sumber dana dari Direktorat Jenderal KPAII. Padahal, anggaran tersebut seharusnya dialokasikan secara ketat untuk pegawai dan kegiatan resmi kementerian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Didesak Evaluasi dan Potensi Pelanggaran Disiplin

Surat dari GMBI untuk Mensesneg terkait Eko Cahyanto. [TikTok/@media24jam2]

Dalam suratnya, GMBI meminta Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekjen Kemenperin. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar dan menegakkan disiplin di lingkungan aparatur sipil negara.

Lebih lanjut, GMBI menyinggung dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut dengan tegas melarang PNS untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang dapat merugikan negara.

"Kami meminta Mensesneg untuk segera mengkaji dan mengevaluasi kepemimpinan Saudara Eko Cahyanto. Jika terbukti ada pelanggaran, kami desak agar diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," tulis GMBI dalam suratnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Perindustrian maupun dari Eko Cahyanto terkait tudingan yang dialamatkan oleh GMBI tersebut.