4 Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Naikkan Pajak 250 Persen Hingga Undang Trio Serigala

Sosok Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kebijakannya yang dianggap menyusahkan masyarakat. 

Baru lima bulan menjabat sejak Februari 2025, Sudewo sudah menuai banyak protes karena berbagai gebrakannya. 

Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang memicu kemarahan masyarakat hingga terjadi aksi demo besar-besaran. 

Baca Juga: Nyali Bupati Pati Sudewo Ciut Hadapi Pendemo, Akun Medsos Ikut Diserbu Massa

Berikut empat kontroversi Bupati Pati Sudewo yang mendapat sorotan publik nasional. 

1. Naikkan Tarif PBB Hingga 250 Persen

Sudewo berencana menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Baca Juga: Sarwendah Rayakan Berbeda Momen Ulang Tahun ke-36: Penuh Duka

Rencana ini disampaikan Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5). 

Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5). 

Menurutnya, kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. 

Sudewo menyebut bahwa kenaikan pajak belum pernah dilakukan dalam 14 tahun terakhir dan mengklaim sudah mendapat dukungan dari camat serta kepala desa.

Namun, rencana itu ditolak keras warga. Berbagai elemen masyarakat menyatakan siap turun ke jalan pada tanggal 13 Agutus 2025. 

Bahkan, massa diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu orang. Menanggapi ancaman demo, Sudewo justru menantang. 

"Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," kata Sudewo di hadapan awak media. 

2. Larang Penggunaan Sound Horeg

Kontroversi lain terjadi pada akhir Mei 2025 ketika Sudewo melarang penggunaan sound horeg di Kabupaten Pati. 

Tim gabungan Satpol PP dan kepolisian pun melakukan penertiban di sejumlah acara, termasuk sedekah bumi di wilayah Tayu, Batanan, dan Jaken.

Larangan ini memicu protes keras dari para pelaku usaha sound system. Situasi memanas hingga Sudewo memanggil perwakilan mereka ke Kantor Bupati Pati pada Senin (2/6) malam. 

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pencabutan larangan dan revisi surat edaran. Batasan maksimal penggunaan sound system pun ditetapkan, yakni hanya 16 subwoofer single.

Meski kebijakan Sudewo yang satu ini menuai banyak protes dari pemilik usaha sound system, tapi sebagian masyarakat lainnya justru mendukung. 

Pasalnya, sudah banyak terbukti bahwa penggunaan sound horeg yang berlebihan memicu banyak kerugian. Salah satunya merusak rumah warga. 

3. Wacana 5 Hari Sekolah

Sebelumnya, Sudewo juga pernah membuat kebijakan jelang tahun ajaran baru 2025. 

Ia melempar wacana penerapan lima hari sekolah (Senin–Jumat) demi meningkatkan produktivitas siswa. 

Bukan tanpa alasan, Sudewo meyakini sistem ini memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. 

"Kalau terus dilatih seperti itu, produktivitasnya pasti tinggi. Untuk menghafal dapat kapasitas lebih besar. Sedangkan Sabtu-Minggu libur, refreshing otak, penyegaran kembali," kata Sudewo pada Rabu (30/4). 

Sudewo mengaku sudah mendapat dukungan dari PCNU Pati. Namun, Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hasyim, menegaskan dukungan belum diberikan karena audiensi baru akan dilakukan.

Namun, kebijakan ini mendapat banyak pertentangan di masyarakat karena dianggap berpotensi mematikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan madin pendidikan agama bagi generasi muda.

4. Dikritik atas Penampilan Trio Srigala di Pendopo

Selain kebijakan-kebijakan di atas, Sudewo juga pernah menuai kritik tajam karena menghadirkan grup vokal dangdut Trio Srigala di Pendopo Kabupaten Pati pada acara penyerahan badan hukum dan akta koperasi, Senin (9/6). 

Video para personel Trio Srigala yang berjoget heboh bersama sejumlah pejabat Pemkab Pati viral di media sosial. 

Banyak warga menilai momen itu tidak pantas dilakukan di tengah polemik kenaikan PBB. "250 persen rakyat menjerit, Pak. Lho sampean kok malah jogetan," tulis akun @KAK_P di TikTok.

Menanggapi kritik tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf. 

Ia mengatakan, "Atraksi tersebut adalah spontan, di luar dugaan saya. Saya sama sekali terkejut atas atraksi tersebut," ujar Sudewo. 

Sudewo juga berjanji kedepannya akan melarang aksi serupa di Pendopo Kabupaten Pati. "Kalau di luar pendopo, silakan, tapi kalau di pendopo jangan" tegasnya.