Perusahaan Paik Jong Won Juri 'Culinary Class Wars' Terjerat Masalah Hukum

CEO sekaligus chef ternama Paik Jong Won (Baek Jong Won) dan perusahaannya, The Born Korea, kini menghadapi serangkaian masalah hukum yang semakin serius. Investigasi kepolisian terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Lahan Pertanian yang sebelumnya ditangani oleh Kantor Polisi Yesan, kini dilimpahkan ke Kantor Polisi Chungnam.

Keputusan pemindahan ini diumumkan oleh Asia Today pada tanggal 23 April, yang melaporkan adanya pengaduan tambahan dan perlunya konsolidasi kasus yang melibatkan perusahaan makanan terkemuka tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang lebih efisien dan komprehensif terhadap berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada The Born Korea.

Investigasi awal bermula dari sebuah petisi yang diajukan ke Kantor Polisi Yesan pada tanggal 13 Maret 2025. Namun, perkembangan kasus menunjukkan adanya pengaduan susulan yang diajukan pada tanggal 25 Maret. 

Kantor Polisi Yesan menjelaskan bahwa volume pengaduan yang bertambah melampaui kapasitas personel investigasi mereka, sehingga kasus ini dilimpahkan ke Divisi Investigasi Kriminal Kantor Polisi Chungnam pada tanggal 21 April.

Fokus utama penyelidikan saat ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 32 dan 34 Undang-Undang Pertanian Pertanian, yang mengatur tentang pemanfaatan lahan pertanian. 

Selain itu, The Born Korea juga tengah diselidiki terkait potensi pelanggaran Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan yang Adil, yang menyoroti praktik pemasaran dan informasi produk kepada konsumen.

Rangkaian tuduhan ini menjadi babak baru dalam sorotan negatif yang belakangan ini kerap menghampiri The Born Korea. 

Sebelumnya, perusahaan ini juga menuai kritik terkait penggunaan rumah kaca di Pabrik Baekseok yang tidak sesuai dengan izin awal, yang berujung pada pembongkaran bangunan tersebut.

Tak hanya itu, The Born Korea juga sempat meminta maaf atas penggunaan bahan baku impor di fasilitas yang seharusnya menjadi zona promosi pertanian, yang secara tidak langsung mengakui adanya pelanggaran terhadap undang-undang pertanahan pertanian yang berlaku.

Lebih lanjut, kualitas produk The Born Korea juga menjadi perhatian publik. Adanya ketidaksesuaian antara klaim iklan dengan kualitas dan kandungan produk yang sebenarnya memicu keluhan dari konsumen yang merasa produk perusahaan tersebut terlalu mahal dan tidak sepadan dengan harganya.

Puncak dari gelombang kritik ini adalah munculnya sebuah petisi di platform petisi elektronik Majelis Nasional pada tanggal 21 April 2025. 

Petisi yang diberi judul "The Born Korea, yang Berulang Kali Terlibat dalam Kegiatan Ilegal Saat Berada di Atas Hukum, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Pemerintah Daerah Menutup Mata! Kami Menuntut Dibuatnya 'Undang-Undang Pencegahan Baek Jong Won'" ini diajukan oleh seorang individu bernama A.

Dalam petisinya, A secara tegas mengkritik The Born Korea yang dinilai berulang kali melakukan kegiatan ilegal yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dalam berbagai festival yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tanpa adanya tindakan hukum yang tegas.

Petisi tersebut menyerukan adanya reformasi hukum yang mendesak untuk mencegah privatisasi acara-acara publik oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah. 

Beberapa langkah konkret yang diusulkan dalam petisi tersebut meliputi pembuatan undang-undang yang membatasi partisipasi perusahaan ilegal dalam festival, pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut, penguatan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Sanitasi Makanan, pelarangan kontrak sumber tunggal untuk festival dan penerapan sistem manajemen publik, serta pelaksanaan audit dan perbaikan kelembagaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah daerah.

Pemohon juga menekankan bahwa praktik memasak yang tidak higienis dan penggunaan bahan-bahan industri dalam skala besar merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Sanitasi Pangan dan menuntut adanya hukuman yang berat, termasuk penangguhan izin usaha dan tuntutan pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Mengapa The Born Korea seolah-olah berada di atas hukum? Mengapa festival-festival publik harus berubah menjadi kesepakatan eksklusif untuk perusahaan-perusahaan tertentu?" tanya pemohon dalam petisinya, menyuarakan kekecewaan banyak pihak. 

"Dalam acara-acara publik yang didanai oleh uang pajak rakyat, warga dipaksa untuk mengonsumsi makanan yang disiapkan dengan peralatan industri dan pestisida. Ini tidak boleh terus berlanjut."