Wali Kota Medan Bobby Nasution telah meluncurkan Mal Pelayanan Publik atau MPP pada Januari 2024.
MPP Medan terdiri dari 70 jenis layanan publik yang berasal dari OPD, BUMN, BUMD, dan kementerian maupun stakeholder lainnya.
Pada Kamis (7/3/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas lantas meresmikan MPP 16 Kabupaten/Kota.
Lihat postingan ini di Instagram
“Hari ini, MPP Medan bersamaan dengan MPP 15 kabupaten/kota telah diresmikan langsung oleh Menteri @kemenpanrb, Bapak @azwaranas.a3,” tulis Bobby Nasution melalui Instagram pribadinya.
“Kami sekaligus melakukan penguatan komitmen penerapan MPP digital, sebagai upaya akselerasi transformasi digitalisasi pelayanan publik,” sambung suami Kahiyang Ayu tersebut.
Bobby berharap peresmian MPP 16 Kabupaten/Kota dapat menambah semangat Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik yang prima, mudah, cepat, dan transparan.
Harapan itu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang juga mertua Bobby Nasution, Joko Widodo.
Sebagai informasi, selain Medan, MPP yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Siak, Kabupaten Seluma, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangka, Kabupaten Mesuji, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Banjarnegara.
Selanjutnya ada MPP Kota Tegal, Kota Probolinggo, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Banjarmasin, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Wonosobo.
Bobby Nasution Ikut Hadiri Peresmian 16 Mal Pelayanan Publik oleh Menteri PANRB [Instagram]
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (selanjutnya disebut Menteri Anas) menyampaikan kunci dari penyelenggaraan MPP.
Apabila ujung birokrasi adalah pelayanan, maka kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, dan kinerja serta kualitas pelayanan.
Saat Menteri Anas meresmikan 16 MPP, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.
Ketua KASN Agus Pramusinto, jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkup Kementerian PANRB, serta para Kepala Daerah yang melakukan peresmian MPP pun ikut menyaksikan.
Selain 16 MPP, 60 daerah telah menyatakan komitmen untuk memperkuat transformasi digital melalui MPP Digital.
Diharapkan melalui MPP Digital, tantangan terkait layanan yang kompleks akan semakin mudah di masa depan tanpa mengharuskan masyarakat mengakses berbagai aplikasi.
